Tito mengeluarkan instruksi protokol kesehatan Covid-19. Ada sanksi untuk mencopot kepala daerah

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dia baru-baru ini mengeluarkan mandat untuk menegakkan protokol kesehatan.

‘Sehubungan dengan beberapa daerah di mana baru-baru ini ada banyak orang dan tampaknya tidak dapat menanganinya, hari ini saya akan mengeluarkan instruksi dari Menteri Dalam Negeri tentang menjaga proses kesehatan. keselamatan masyarakat, ”kata Tito, Rabu (18/11/2020) saat rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI.

Baca juga: Menteri Dalam Negeri: Jumlah daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam status Zona Merah berkurang

Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan amanat Mendagri akan dibagikan kepada seluruh kepala daerah di tanah air.

Ia juga menyebutkan adanya sanksi untuk memberhentikan kepala daerah jika melanggar ketentuan yang berlaku atau tidak sesuai dengan perintah.

Namun demikian, dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan peraturan induk daerah.

“Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk mematuhi perintah ini, karena ada risikonya menurut undang-undang. Kalau hukum dilanggar, pemecatan bisa dilakukan. Saya akan bagikan, hari ini saya akan tanda tangani dan mentransmisikannya ke semua daerah, ”ujarnya. .

Baca juga: Politisi Gerindra-demokratik: Polri tak berhak mengontrol Anies Baswedan, hanya Menteri Dalam Negeri

“Jika kita melihat UU Nomor 12 Tahun 2012 yang telah diubah menjadi UU No 15 Tahun 2019 tentang apa saja peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan peraturan daerah, yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dilanggar maka sanksi dapat dilakukan. diberhentikan sesuai pasal 78, “tambah Tito.

Mantan Kapolri juga menginstruksikan kepada Kapolri untuk menegakkan secara tegas peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, termasuk aturan pembatasan sosial skala besar (PSBB).

READ  Ditanya dua kali, KPK tidak menerima dokumen terkait kasus Djoko Tjandra dari Bareskrim dan Kejaksaan Agung

Menurutnya, diperlukan langkah proaktif untuk menegakkan proksi. Alasannya, mencegah di awal lebih baik daripada mengambil tindakan di akhir.

“Yang dimaksud PSBB adalah mencegah keramaian besar-besaran. Oleh karena itu, karena diatur dalam peraturan perundang-undangan, saya menghimbau para gubernur dan walikota untuk konsisten menegakkan kuasa untuk mencegah penyebaran Covid-19. Ambil langkah proaktif, jangan hanya bereaksi reaktif, karena mencegah lebih baik daripada mogok, ” terangnya.

Tito mengatakan, pencegahan yang dimaksud juga termasuk membubarkan massa.

Mantan Kapolri meminta Kapolri untuk menjadi teladan dan menjadi panutan masyarakat. Seperti tidak mengikuti orang banyak.

“Pencegahan bisa dilakukan secara manusiawi, antara lain dengan membubarkan massa secara tetap dan terukur. Saya minta kepada kepala daerah menjadi contoh kepatuhan program, termasuk tidak ikut keramaian yang menjalankan program. tidak bisa melampaui batas, “katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *