Tentara Indonesia membuka diri untuk keturunan komunis yang dianiaya

Seluruh organisasi hak asasi manusia Indonesia pada Kamis 31 Maret menyambut baik keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengizinkan keturunan mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) bergabung dengan tentara. Harian Quran Tempo oleh karena itu gema dari wakil presiden Institut Setara untuk Demokrasi dan Perdamaian, Bonar Tigor Naipospos:

“Meskipun peristiwa ini terjadi pada tahun 1965, keluarga [des membres] PKI masih membawa dosa asal.”

Peristiwa yang dimaksud adalah pembersihan berdarah anti-komunis yang diputuskan Jenderal Soeharto setelah kudeta pada Oktober 1965. Sebuah tragedi yang menewaskan antara 500.000 hingga 1 juta orang. Bonar Tigor Naipospos berharap keputusan Jenderal Andika akan memungkinkan dimulainya rekonsiliasi bangsa Indonesia.

Seorang pensiunan letnan jenderal, Agus Widjojo, juga menyambut baik upaya-upaya peredaan ini, yang ia coba mulai pada tahun 1998 ketika Suharto jatuh: “Tapi kemudian mereka menemui hambatan besar yang disebabkan oleh orang-orang kita sendiri,” dia mengatakan Quran Tempo.

Dua kubu tidak bisa keluar dari tragedi itu

Untuk keluarga korban pembantaian, jelas Agus Widjojo, tragedi itu berlangsung dari 2 Oktober 1965 hingga pertengahan 1966, di mana semua orang yang diduga memiliki hubungan dengan PKI dibunuh atau ditangkap. Namun keluarga cenderung menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan kader PKI pada tahun-tahun menjelang itu, katanya.

Di sisi lain, kata pensiunan tentara itu, kelompok antikomunis masih terjebak mitos “Negara tidak bisa berbuat salah”. Inilah yang membuat kedua belah pihak tidak bisa keluar dari tragedi masa lalu, menurutnya:

“Bisa dibilang sebagian masyarakat Indonesia tidak bisa move on.”

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara, juga menilai langkah ini merupakan upaya yang patut dipuji untuk memulihkan hak-hak korban dan keluarganya yang telah terpinggirkan secara sosial selama lebih dari lima puluh tahun.

READ  Film resmi di Festival Film Cannes

“Beka Ulung Hapsara juga mendorong lembaga dan instansi pemerintah untuk mengikuti keputusan militer. Karena masih ada administrasi yang melarang keturunan [des militants] Partai Komunis Indonesia untuk menggarapnya”, ingat Quran Tempo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.