Regulator Indonesia melarang perusahaan keuangan untuk memfasilitasi penjualan cryptocurrency.

“OJC secara tegas melarang lembaga jasa keuangan menggunakan, memasarkan dan/atau memfasilitasi perdagangan aset kripto,” kata regulator dalam sebuah pernyataan yang diposting di Instagram.

Dia memperingatkan bahwa nilai cryptocurrency sering berfluktuasi dan bahwa orang yang membeli aset digital perlu sepenuhnya memahami risikonya.

“Harap berhati-hati terhadap tuduhan penipuan Ponzi dalam investasi kripto,” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Peringatan ini mengikuti kekhawatiran serupa yang diungkapkan oleh bank sentral Thailand dan Singapura.

Perdagangan aset kripto meledak di Indonesia, dengan total transaksi mencapai 209 triliun rupiah ($ 59,83 miliar) pada tahun 2021, dibandingkan dengan hanya 60 triliun rupiah pada tahun 2020, media melaporkan, mengutip data dari Menteri Perdagangan.

Indonesia mengizinkan penjualan aset kripto di bursa komoditas, dan transaksi diawasi oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Pengatur Berjangka Komoditi, bukan IEC.

Kementerian saat ini memfasilitasi pembentukan pertukaran terpisah untuk aset digital, yang disebut Digital Futures Exchange, yang menurut para pejabat akan diluncurkan pada kuartal pertama.

Namun, cryptocurrency tidak dapat digunakan secara legal untuk pembayaran di negara tersebut.

(1 $ = 14.357.000 rupee)

READ  Oktober 2020 membawa surplus perdagangan yang sangat besar bagi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.