Prioritas pandemi: semuanya kecuali pengujian – Senin, 7 Desember 2020

Sudah lebih dari sembilan bulan sejak Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada bulan Maret, tetapi negara belum melihat banyak peningkatan dalam pengujiannya.

Terlepas dari kampanye kesadaran COVID-19, masih ada masalah dengan kecurigaan kasus COVID-19 dan kontak dekat dengan kasus yang dikonfirmasi untuk mendapatkan tes polymerase chain reaction (PCR).

Warga Banjarnegara Tati, 46, misalnya, menderita batuk kronis dan demam, namun puskesmas yang dikunjungi tidak bisa melakukan tes PCR.

‘Ketika saya pergi ke Puskemas untuk kedua kalinya, [the doctor] meminta saya untuk melakukan tes PCR di Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD], “dia bilang compas.id bulan lalu.

Karena dia hampir tidak memiliki pengetahuan tentang COVID-19, lamaran dokter membuatnya bingung.

Namun, ia mengikuti usulan tersebut dan langsung pergi ke RSUD Hj. Anna Lasmanah di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Dia mengatakan tes tersebut berjalan lancar, tetapi biayanya Rp 700.000 (US $ 49,56).

Tes tersebut sangat mahal bagi sebagian orang, termasuk Narti, a ojek supir (ojek), yang bekerja setiap hari untuk mengangkut staf dan pasien Puskemas.

Lukman, warga Cibinong, Jawa Barat, menemui kendala lain untuk menjalani tes di RSUD Cibinong.

‘Baru-baru ini saya mengetahui bahwa kami baru bisa mendapatkan tes PCR di RSUD Cibinong setelah mengikuti tes cepat. “Kalau hasilnya tidak reaktif, kita tidak bisa tes PCR,” ujarnya.

Achmad Zaenudin, Sekretaris Dinas Kesehatan Bogor, mengakui pemerintah daerah tidak lagi menyediakan anggaran untuk tes massal dengan PCR, dan menjelaskan bahwa mereka kini mengarahkan anggaran ke fasilitas isolasi sendiri.

Ia beralasan, penanganan COVID-19 sudah memasukkan peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit, dan kelompok keluarga sudah banyak memperhitungkan banyak kasus belakangan ini.

READ  Indonesia mencatat setengah juta kasus virus korona, sementara Jakarta mencatat rekor lain

“Buang-buang uang kalau kita hanya menyiapkan alat untuk tes PCR,” ucapnya.

Pemerintah Banjarnegara juga tidak mengutamakan tes massal.

Menurut data Pemprov Jateng, angka tes di Banjarnegara masih di bawah rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni satu tes per 1.000 orang per minggu. Pada akhir Oktober, angka pengujian di kabupaten itu hanya 151 orang per minggu, padahal harus 928 orang per minggu.

Namun, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 13,7 miliar atau 0,6 persen dari APBD untuk upaya mitigasi COVID-19.

Minimnya anggaran tersebut bukan karena faktor lain, karena pemerintah membantu proyek infrastruktur.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono memastikan meski terjadi pandemi, pemerintah daerah tidak akan mengurangi anggaran pembangunan jalan Rp 300 miliar.

‘Apa yang ditunjukkannya? Proyek infrastruktur [are necessary] karena mereka adalah fasilitas umum. Orang bekerja. Infrastruktur [projects] merupakan prioritas utama kepala daerah. Kami tidak harus memikirkan tentang pendidikan atau kesehatan. Kami harus memberikan akses, “katanya pada November.

Pada Juni lalu, Presiden Jokowi mengimbau pemerintah daerah segera mengucurkan dana menanggapi wabah COVID-19.

Jokowi mengatakan penting bagi setiap gubernur, bupati, dan walikota untuk mempercepat pendistribusian kembali anggaran daerah (APBD) guna memperkuat sektor kesehatan dan bisnis di masyarakat masing-masing.

Lebih lanjut, pihaknya mengharapkan redistribusi anggaran dapat meningkatkan penyaluran bansos yang sebelumnya mengalami kendala karena beberapa faktor, termasuk kesalahan data. (jes)

Periode premi Anda akan kedaluwarsa dalam 0 hari

tutup x

Masuk untuk mendapatkan akses tak terbatas Dapatkan diskon 50% sekarang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *