Persyaratan pelaksanaan pembuatan peraturan perundang-undangan harus diselesaikan dengan cepat

Saya mengundang para CEO dan pengusaha di kawasan Asia-Pasifik untuk memanfaatkan peluang yang baru-baru ini disetujui oleh Omnibus Legislation

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah forum bisnis di kawasan Pasifik-Pasifik berjanji bahwa aturan pelaksanaan Omnibus Job Creation Act akan segera diselesaikan.

Akibatnya, dunia bisnis dapat membuktikan manfaat perbaikan regulasi.

“Saat ini pemerintah sedang mematangkan regulasi pelaksanaan Omnibus Act. Aturan pelaksanaannya akan kami finalisasikan secepatnya,” kata Presiden Jokowi di sela-sela Dialog CEO APEC di Jakarta, Kamis.

Presiden Jokowi yakin reformasi regulasi dan birokrasi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk itu, Kepala Negara mengundang para pengusaha dan pemimpin industri di kawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan peluang bisnis di Indonesia.

“Saya mengundang para CEO dan pengusaha di kawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari Omnibus Act yang baru saja diadopsi,” kata Presiden Jokowi.

Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebelumnya mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas segala turunan UU Ketenagakerjaan dalam bentuk draf dan peraturan presiden.

Moegiarso mencatat, pemerintah telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih aktif memberikan masukan. Pasalnya, peraturan pemerintah dan presiden akan mengatur lebih lanjut berbagai norma regulasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Regulasi turunan dari UU Cipta Kerja ini juga akan dijabarkan lebih detail untuk menjadi dasar operasional pelaksanaan semua ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

‘Pemerintah sedang mempersiapkan program untuk meningkatkan kesadaran dan konsultasi publik terhadap semua rancangan peraturan dan rancangan peraturan presiden yang berasal dari UU Cipta Kerja guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada publik, Sehingga yang memberi masukan lebih dulu memahami isinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih terarah dan substantif, “kata Susiwijono dalam keterangan resminya.

READ  Pansus membahas RUU pos-pos kontroversial

Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani UU Cipta Kerja pada 2 November 2020, yang sebelumnya telah disetujui pada rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020.

DIEDIT OLEH INE

Berita Terkait: Presiden menekankan manfaat undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja bagi anggota OPEC

Berita Terkait: Hukum penciptaan lapangan kerja untuk kepentingan investor dan pekerja: Hipmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *