OJK Siap Merilis Aturan, Multifinance Akan Dikelompokkan Seperti Bank – Priangan News

OJK Siap Merilis Aturan, Multifinance Akan Dikelompokkan Seperti Bank – Priangan News

OJK Rilis Aturan Perusahaan Pembiayaan untuk Merapikan Industri Multifinance

Jakarta, 10 Desember 2023 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki rencana untuk merilis aturan atau arsitektur perusahaan pembiayaan (multifinance) pada bulan Januari 2024. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk merapikan kembali industri pembiayaan atau multifinance yang ada di Tanah Air.

Aturan yang akan diterbitkan oleh OJK ini nantinya akan mengelompokkan perusahaan multifinance berdasarkan besarnya modal yang dimiliki, yakni kecil, menengah, dan besar. Dengan adanya pengelompokan ini, diharapkan tugas dan tanggung jawab regulator dalam mengawasi perusahaan pembiayaan dapat lebih terarah dan efisien.

Tidak hanya itu, aturan ini juga memberikan peluang bagi perusahaan asuransi dengan modal terbatas untuk dapat masuk ke kelompok teratas melalui pengelompokan yang dilakukan oleh OJK. Namun, perlu diperhatikan bahwa perusahaan juga berisiko terjatuh ke level bawah jika tidak mampu memperbaiki infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan bisnis modelnya yang tidak adaptif.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga berkeinginan untuk mendorong perusahaan pembiayaan agar memberikan lebih banyak pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah dan cepat, seperti yang telah dilakukan dalam layanan fintech P2P lending.

Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM telah menjadi sektor yang paling diminati dalam industri pembiayaan. Dalam upaya untuk mempercepat pertumbuhan UMKM, peran perusahaan pembiayaan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, OJK terus mendorong perusahaan multifinance untuk memberikan dukungan nyata kepada sektor UMKM demi mengakselerasi perekonomian di Tanah Air.

Diharapkan dengan adanya aturan baru ini, industri pembiayaan atau multifinance dapat semakin tertata, efisien, dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan sektor UMKM di Indonesia. Penerapan aturan ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap perubahan pasar keuangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *