Meski ragu, ibu kota baru Indonesia berjalan sesuai rencana – pemerintah

Presiden Joko Widodo telah menjadikan pemindahan ibu kota Jakarta yang padat penduduk ke daerah tertinggal di Pulau Borno sebagai bagian penting dari programnya.

Namun survei terhadap 170 pakar, termasuk peneliti, akademisi, profesional, pengusaha, jurnalis, birokrat, dan anggota parlemen, menunjukkan bahwa 58,8% tidak yakin proyek akan dilanjutkan karena ketidakpastian pendanaan dan manajemen.

“Tingkat pesimisme para pakar cukup tinggi,” kata Pusat Kajian Strategis dan Internasional Indonesia (CSIS) dalam keterangannya, Senin, mengiringi hasil survei tersebut.

Kurangnya perincian tentang bagaimana proyek akan didanai dan dikelola telah menyebabkan kurangnya kepercayaan pada kelangsungannya, peneliti CSIS Arya Fernandes menambahkan.

Sidik Pramono, juru bicara otoritas pemerintah yang dibentuk untuk mengelola proyek tersebut, mengatakan pembangunan berjalan sesuai rencana, dengan infrastruktur utama, termasuk pembangunan bendungan, yang akan dimulai akhir tahun ini.

Penyelidikan CSIS, katanya, adalah “motivasi bagi otoritas ibu kota baru untuk bekerja lebih keras.”

Pada bulan Februari, anggota parlemen mempertanyakan garis waktu untuk proyek tersebut ketika pemerintah berjuang dengan pemulihan ekonominya dan dampak dari pandemi COVID-19.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan 19% pendanaan untuk ibu kota baru Nusantara akan berasal dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari kemitraan publik-swasta dan investasi swasta.

Kementerian Keuangan telah mengalokasikan antara 27 dan 30 triliun rupee (sampai $ 3,91 miliar) dari anggaran negara untuk proyek tahun depan.

Pada bulan Maret, perusahaan Jepang SoftBank mengatakan tidak akan berinvestasi di ibukota, meskipun ada tuduhan sebelumnya bahwa mereka telah menawarkan hingga $ 40 miliar untuk proyek tersebut. [L2N2VE0K9]

($ 1 = 14,560,0000 rupee)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.