Menteri Keempat Kabinet Jokowi Dicurigai

Jakarta. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada hari Minggu karena diduga mengumpulkan biaya dari paket bantuan sosial senilai Rp 5,9 triliun ($ 416 juta) dari tanggapan pemerintah terhadap Covid-19.

Dia adalah menteri kedua yang ditahan kurang dari dua minggu setelah korupsi, setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap pada saat kedatangannya ke Hawaii pada tanggal 25 November.

Juliari, 48 tahun, menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ahad sekitar pukul 03.00 dan langsung ditangkap.

Menurut Firli Bahuri, ketua CPK, menteri dan dua kaki tangannya dituduh menerima sedikitnya Rp 17 miliar ($ 1,2 juta) pungutan liar dari perusahaan yang dikontrak untuk menyediakan paket perdagangan dasar bagi orang miskin di Jakarta. untuk memperoleh dan mendistribusikan.

Juliari, seorang anggota senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berkuasa, mengumpulkan Rp 10.000 dari setiap paket senilai Rp 300.000, kata Firli pada konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan.

Juliari dibantu dua perantara yang diidentifikasi sebagai Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta tersangka lain dalam kasus tersebut.

“Iuran tiap paket bansos Rp 300.000 ditetapkan Rp 10.000 oleh MJS dan AW,” kata Firli merujuk kepada perantara.

Antara Mei dan November, keduanya mewakili Kementerian Sosial untuk mempresentasikan proyek tersebut kepada sejumlah kontraktor swasta dan menandatangani kesepakatan dengan mereka.

Proyek tersebut dilakukan dalam dua tahap.

Pada tahap pertama, Juliari menerima Rp 8,2 miliar yang disalurkan ke dua asisten terdekat, kata Firli.

“Uang itu digunakan untuk membiayai pengeluaran pribadi JPB,” kata Firli tentang Juliari.

Pengadaan paket bansos tahap kedua dilaksanakan antara Oktober dan Desember, dari mana menteri dan dua kaki tangannya mengumpulkan Rp 8,8 miliar, tambahnya.

READ  Kasus virus Corona di Indonesia mencatat rekor baru

Hukuman mati
Firli telah memperingatkan beberapa kali di masa lalu terhadap penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan pemerintah dan mengatakan di bawah undang-undang antikorupsi, kejahatan dapat membahayakan hukuman mati.

Dia menekan undang-undang itu lagi dan menjawab: “Ya, kami memahami bahwa pelanggaran berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 2 UU Tipikor dapat dihukum mati.”

Setidaknya lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, termasuk dua pengusaha yang diidentifikasi sebagai Ardian IM dan Harry Sidabuke.

Empat menteri aktif telah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan bersalah melakukan korupsi sejak Presiden Joko Widodo menjabat pada tahun 2014.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Sosial Idrus Marham sudah divonis.

Yang terakhir dihukum karena korupsi yang tidak terkait dengan jabatan kementeriannya, sementara Imam menjalani hukuman penjara karena menerima suap saat menjabat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *