masyarakat adat terancam oleh Nusantara, ibu kota masa depan di tengah hutan

Kelompok itu mengeluarkan peringatan itu setelah parlemen pada hari Selasa menyetujui pemindahan ibu kota, yang akan mencakup lebih dari 56.000 hektar di provinsi Kalimantan Timur, di pulau Kalimantan, yang dibagi antara Indonesia, Malaysia dan Brunei.

Dijuluki “Nusantara” – yang berarti “kepulauan” – ibu kota politik baru akan dibangun sekitar 2.000 kilometer dari Jakarta, yang akan tetap menjadi ibu kota ekonomi.

Melawan korporasi dan melawan pemerintah

Data yang dikumpulkan pada tahun 2019 oleh asosiasi adat membuktikan bahwa setidaknya 13 tanah adat, yang dikelola oleh masyarakat adat, akan berada di ibu kota baru. Masyarakat adat di Kalimantan sudah berkonflik dengan perusahaan yang diberi kontrak untuk menanam sekitar 30.000 hektar lahan mereka. “Pertama, komunitas ini harus berjuang melawan perusahaan dan di masa depan mereka harus menghadapi pemerintah mereka sendiri untuk proyek ibu kota baru.”

Para pemerhati lingkungan tidak setuju karena proyek tersebut dapat merusak ekosistem di wilayah tersebut, di mana pertambangan dan perkebunan kelapa sawit telah mengancam hutan hujan yang merupakan rumah bagi spesies yang terancam punah seperti orangutan.

Investigasi baru-baru ini oleh kelompok hak asasi termasuk AMAN menemukan bahwa setidaknya 162 izin diberikan untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pembangkit listrik tenaga batu bara di wilayah ibu kota baru. Secara total, lebih dari 256.000 hektar telah disisihkan untuk perluasan proyek.

READ  Indonesia siap menahan ekspor produk akuatik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.