Kewaspadaan penting karena 270 daerah pergi ke tempat pemungutan suara di tengah pandemi

Lebih dari 100 juta pemilih diperkirakan akan pergi ke tempat pemungutan suara pada 9 Desember 2020 untuk memberikan suara mereka selama pemilihan kepala daerah serentak (pilkada) di hampir setengah wilayah Indonesia di tengah peningkatan kasus COVID-19. .

Sebanyak 5.292 kasus baru tercatat dalam 24 jam pada 8 Desember 2020, sehingga jumlah menjadi 586.842 dan jumlah kematian menjadi 18 ribu.

Pada 3 Desember 2020, Indonesia melaporkan 8.369 kasus baru, tertinggi yang pernah tercatat dalam 24 jam, dan Provinsi Papua menyumbang 1.755 kasus; Jawa Barat 1.648 kasus; dan, Jakarta, 1.153 kasus.

Terlepas dari instruksi untuk melembagakan protokol kesehatan, pemilih Pilkada pada tahun 2020 tidak luput dari virus. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum (CPU) pada 8 Desember 2020 mengonfirmasi bahwa dari hasil rapid test yang dilakukan terhadap 36.078 jajak pendapat, ditemukan 220 pejabat menanggapi COVID-19.

“Hasil rapid test kemarin menyatakan 220 pejabat reaktif dan sekarang diisolasi,” kata Isti’anah, Komisioner Kantor Pemilihan Umum (KPU) Tasikmalaya.

KPU Tasikmalaya mewajibkan seluruh penyelenggara pemilu menjalani tes cepat untuk memastikan kesehatannya, kata Isti’anah.

Komisioner KPU Tasikmalaya menyatakan, petugas dengan hasil rapid test reaktif langsung diminta melakukan water test dan mengisolasi diri sembari menunggu hasil test tersebut.

‘Mereka yang ditemukan reaktif memiliki kesehatan yang baik, dan mereka sekarang diisolasi. Jika hasil usap negatif, itu mungkin berhasil. Tapi kalau positif tidak bisa bekerja, ”ujarnya.

Isti’anah mengatakan, jika hasil uji parsial petugas reaktif tidak sampai pada hari pemungutan suara, maka pemungutan suara tetap dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah petugas yang tersedia karena sulit mendapatkan penggantinya.

Berita Terkait: Hasil tes cepat menunjukkan bahwa 220 pemilih menanggapi COVID-19
Berita Terkait: 11 anggota panitia pemungutan suara Ngawi mengontrak COVID-19

Sebelumnya, 11 petugas pemilu di Ngawi, Jawa Tengah dinyatakan positif mengidap penyakit baru virus corona.

Kantor Pemilihan Umum (KPU) Ngawi melakukan uji cepat COVID-19 terhadap 17.636 petugas, setelah itu 67 dinyatakan reaktif dan dikirim untuk uji celup, sedangkan sisanya masih menunggu hasil. Mereka yang terinfeksi COVID-19 tidak akan dapat melaporkan pada hari pemungutan suara, kata para pejabat.

Ada juga laporan pemilih dan kandidat dinyatakan positif COVID-19 di wilayah lain. Terlepas dari kasus-kasus yang dikonfirmasi, pemilihan bupati dan wakil bupati Ngawi akan berjalan sesuai jadwal, kata para pejabat.

READ  favorit, Mohamed Bazoum, memimpin putaran kedua

Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah AS dan India, menggelar pemilu utama di 270 wilayah, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Periode kampanye berlangsung dari 26 September hingga 5 Desember 2020.

Sebanyak 734 pasangan nominasi terdaftar sebagai pasangan calon untuk pemungutan suara.

Pada 11 November 2020, media online mengutip Kumparan Saydiman Marto, yang menjabat sebagai menteri dalam negeri, mengatakan bahwa empat kandidat berjuang di bawah COVID-19 dan penyakit lainnya, 24 terjangkit COVID-19, sementara 20 lainnya pulih dari penyakit virus corona.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (BUMN) sebelumnya mengingatkan masyarakat untuk waspada menghentikan peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia.

“Kita semua harus waspada menyusul peningkatan jumlah kasus. Artinya, banyak dari kita menjadi lalai,” kata Thohir dalam pernyataannya baru-baru ini.

Berita Terkait: Kewaspadaan publik yang berkelanjutan di tengah peningkatan kasus COVID-19: Menteri

Thohir, salah satu ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), menegaskan kembali bahwa pihaknya berkomitmen untuk berperan aktif dalam menangani pandemi COVID-19.

“Kita semua tahu dan percaya bahwa hidup manusia lebih berharga dari apapun,” tegasnya.

Menurut Menkeu, pemerintah saat ini tengah mengupayakan penyediaan vaksin yang aman, efektif, dan berkualitas dengan harga terjangkau.

“Kewaspadaan dan vaksinasi merupakan upaya konkrit dan perjuangan bersama untuk melindungi diri dan negara serta untuk mengakhiri pandemi yang membutuhkan dukungan dari seluruh komponen negara. Mari kita terus jaga kita semua. Jangan menjadi lelah atau cuek. “Insya Allah usaha kita ini berkah,” ucapnya.

Penerapan protokol kesehatan yang ketat dinilai tahun ini sebagai kunci sukses pelaksanaan pilkada.

Persiapan pilkada serentak terutama terkait dengan jaminan keselamatan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, kata Sigit Pamungkas, ahli senior Deputi V Kantor Kepresidenan (KSP).

Pilkada akan diadakan dalam beberapa hari, sementara jumlah kasus COVID-19 masih bervariasi. Makanya, penyelenggara pemilu harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti yang dirancang, ”kata Pamungkas.

Pamungkas, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (CPU), mengatakan eksekutif pilkada harus tetap memastikan bahwa protokol kesehatan ditegakkan secara ketat selama pemilihan kepala daerah.

READ  Jokowi memperingatkan daerah-daerah di tengah wabah virus setiap hari - Jumat 4 Desember 2020

“Perlu penguatan koordinasi antara semua pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa protokol kesehatan ditegakkan secara ketat,” katanya.

Pamungkas mengenang, sebelumnya Presiden Joko Widodo memberikan empat petunjuk penyelenggaraan pilkada. Bagian terpenting dari mandat Presiden adalah bahwa pemilu akan berlangsung langsung, umum, bebas, jujur, adil, dan aman terhadap COVID-19.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia telah menerapkan protokol kesehatan di setiap tahapan pemilu, mulai dari masa kampanye hingga pemungutan suara.

Badan tersebut juga telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19.

Selain itu, Badan Pemilihan Umum (Bawaslu) telah meminta peserta pilkada untuk menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi penularan COVID-19, karena Bawaslu mencatat beberapa pelanggaran selama kegiatan kampanye.

Abhan, Ketua Bawaslu, mengatakan di sini, Senin, pelanggaran tersebut meliputi rapat lebih dari 50 orang, pelanggaran jarak sosial, dan pelanggaran aturan tanda wajah.

Sanksi terberat bagi pelanggaran protokoler antara lain pembubaran kegiatan kampanye atau pemendekan jadwal lapangan, meski tidak ada diskualifikasi, katanya.

Abhan menjelaskan bahwa pelanggar protokol kesehatan tidak akan didiskualifikasi dari pemilihan umum berdasarkan UU Pilkada yang ada.

Abhan mencatat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, pemerintah, dan parlemen bertekad menunda kemungkinan penundaan pelaksanaan pilkada tahun ini menyusul peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. untuk mengadakan pemilu pada 9 Desember 2020.

Berdasarkan pengungkapan terbaru oleh satgas COVID-19, jumlah kasus COVID-19 cenderung menurun di daerah yang menjalani pilkada, klaimnya.

Kementerian Dalam Negeri pada 24 November 2020 juga mengungkapkan, tingkat pelanggaran protokol kesehatan selama seminggu terakhir masa kampanye pilkada berhasil diturunkan hingga 2,2 persen.

“Sudah berhasil ditekan ke tingkat yang relatif rendah, dan kepatuhan pasangan calon, tim sukses, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan meningkat,” kata Kastorius Sinaga, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media. .

Menurut Sinaga, tingkat pelanggaran protokol kesehatan menurun selama kampanye tatap muka.

“Pelanggaran (rate of) hanya 2,2 persen yang relatif kecil, dengan peserta kampanye sudah melebihi 50, tapi belum ada tekanan,” tandasnya.

Staf khusus mencatat bahwa protokol kesehatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan KPU No. 13 tahun 2020.

READ  Biden mengubah suara AS atas iklim, China Narromien News

Lebih lanjut, pada 18 November 2020, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk penurunan signifikan jumlah wilayah COVID-19 di zona merah tuan rumah pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan data September, jumlah daerah yang diklasifikasikan sebagai zona merah berkurang dari 45 menjadi 18 karena semua pemangku kepentingan menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama pemilihan kepala daerah.

Namun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjuk pada peningkatan jumlah kasus COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia selama kampanye pilkada.

Berdasarkan data yang ada, tercatat 266.845 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi sejak 25 September 2020, sementara angkanya meningkat menjadi 502.110 selama masa kampanye, hingga 23 November, Hairansyah, komisioner Komnas HAM, baru-baru ini mencatat dalam sebuah pernyataan. .

Oleh karena itu, 15 hari sebelum hari pemungutan suara, Komnas merekomendasikan HAM agar pengawasan diintensifkan dan tim tugas disiplin memastikan petugas pemilu dan pemilih tetap ketat dalam menegakkan protokol kesehatan dengan rajin.

“Pasalnya, protokol kesehatan belum diimplementasikan secara optimal selama tahap kampanye pemilu. Masih adanya kelalaian dalam mengikuti protokol kesehatan yang berpotensi memicu penyebaran COVID-19,” kata Hairansyah.

Sementara itu, bagi mereka yang dinyatakan positif COVID-19 akan diperbolehkan menggunakan hak pilihnya di bawah pengawasan Bawalu. Petugas pemilihan akan mengunjungi pasien di rumah mereka jika mereka diisolasi secara mandiri, atau di rumah sakit.

“Mereka yang dinyatakan positif COVID-19 tidak akan kehilangan hak pilihnya, dan KPU harus tetap melayani mereka,” kata Abhan.

Pemilih dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat tidak akan diizinkan masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena akan diberikan bilik khusus di depan TPS dan diberi kesempatan memilih terlebih dahulu.

Berdasarkan data KPU, sebanyak 100.359.152 orang Indonesia berhak memilih di pilkada. Namun, beberapa ahli memperkirakan bahwa jumlah pemilih akan kurang dari 50 persen karena pandemi COVID-19, yang menewaskan sekitar 1,5 juta orang di seluruh dunia.

Berita Terkait: Bawaslu: Pasien COVID-19 bisa memilih di pilkada
Berita Terkait: Bawaslu meminta peserta pilkada mengajukan protokol kesehatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *