Kementerian menolak kekhawatiran atas deforestasi perkebunan makanan – Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menepis kekhawatiran para pemerhati lingkungan tentang risiko deforestasi besar-besaran setelah kementerian itu mengadopsi peraturan yang dapat mengubah hutan menjadi lahan pertanian untuk mendukung program perkebunan pangan pemerintah.

Peraturan Menteri yang ditandatangani Menteri Siti Nurbaya Bakar pada 26 Oktober itu menetapkan bahwa baik hutan produksi maupun hutan lindung dapat diubah menjadi Kawasan Hutan Ketahanan Pangan (KHKP).

Juru bicara kementerian Nunu Anugrah mengatakan peraturan itu dikeluarkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, yang disebutnya sebagai masalah mendesak di tengah pandemi virus corona global.

‘Ketahanan pangan nasional adalah masalah yang mendesak […]; Setiap negara saat ini sedang meningkatkan kekuatannya untuk menjaga ketersediaan pangan agar tidak bergantung pada negara lain. Masalah ini sangat relevan di tengah pandemi COVID-19, ” kata Nunu dalam pernyataannya, Senin.

Kawasan pangan dinilai penting karena krisis virus corona memperburuk masalah ketahanan pangan di Indonesia.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan pada akhir April bahwa komoditas penting, seperti bawang putih, gula, cabai, dan telur ayam, kekurangan pasokan di lebih dari 20 provinsi, sementara beras – makanan pokok rakyat Indonesia – kekurangan di tujuh provinsi. provinsi.

Proyek tersebut juga ditujukan untuk mengatasi masalah distribusi pangan di nusantara, perubahan tata guna lahan khususnya di Jawa, dan pertumbuhan penduduk di Tanah Air.

Kantor Program Pangan Dunia (WFP) di Indonesia memperkirakan produksi beras Indonesia mengalami penurunan 13,2 persen menjadi 16,1 juta ton pada paruh pertama tahun 2020.

Baca juga: Program perkebunan pangan di hutan lindung dapat menyebabkan ‘deforestasi besar-besaran’ di Indonesia

Sigit Hardwinarto, Direktur Jenderal Kementerian Perencanaan Hutan dan Tata Lingkungan, mengatakan hutan produksi harus menjalani penilaian lingkungan strategis (KLHS) sebelum bisa dialihfungsikan menjadi lahan pertanian.

READ  Infeksi Covid kembali meningkat di Indonesia

“Para pihak yang menerbitkan izin konversi hutan juga harus mengajukan skema pengelolaan lingkungan dan skema pemantauan lingkungan. [UKL-UPL], ” Kata Sigit, Senin.

Sigit juga membantah keputusan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang berpendapat bahwa peraturan menteri yang baru akan meningkatkan risiko konflik lahan antara perusahaan besar dan petani lokal karena tidak memasukkan skema pertanian untuk yang terakhir.

“Lahan pertanian akan didistribusikan kembali ke warga setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini,” kata Sigit.

Hanya menteri, gubernur, kepala negara, bupati, dan walikota yang bisa meminta izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengubah hutan menjadi KHKP, tambah Nunu. “Pribadi [entities] tidak dapat mengajukan izin tersebut. ‘

Menurut Kementerian, kawasan hutan yang dapat dialihfungsikan untuk mendukung program food estate adalah kawasan yang tidak lagi berfungsi sepenuhnya sebagai hutan lindung, seperti yang telah dikonversi secara ilegal menjadi lahan pertanian atau kondisinya memburuk akibat degradasi lingkungan dan deforestasi.

Pohon di kawasan KHKP tidak akan ditebang, melainkan diintegrasikan dengan tanaman melalui sistem agroforestri, seperti silvopasture, yang terkait dengan integrasi pohon dan industri peternakan, dan silvovisserie, yang menggabungkan konservasi budidaya dan tata guna lahan, kata Sigit.

“Dalam hal ini, program food estate juga akan membantu rehabilitasi dan pemulihan [damaged] kawasan hutan lindung, ”ujarnya.

Pemerintahan Jokowi telah mengumumkan rencana untuk mengembangkan sekitar 164.600 hektar lahan di Kalimantan Tengah dan 61.000 hektar di Sumatera Utara untuk perkebunan pangan. Lahan tersebut akan dikembangkan untuk tanaman seperti padi, kentang, bawang merah dan bawang putih.

Nunu mengatakan kementerian telah menetapkan persyaratan ketat untuk konversi hutan untuk memastikan keberlanjutan perkebunan makanan dan melindungi lingkungan.

READ  Jokowi melantik 12 duta baru - Dunia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *