Indonesia berusaha untuk melestarikan undang-undang perburuhan yang kontroversial, parlemen harus berdebat

Tahun lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa adopsi undang-undang penciptaan lapangan kerja yang terkenal oleh Presiden Joko Widodo cacat karena konsultasi publik yang terbatas dan memerintahkan anggota parlemen untuk melanjutkan proses dalam waktu dua tahun, jika tidak undang-undang tersebut akan dianggap inkonstitusional.

Undang-undang Indonesia yang disebut “omnibus”, disahkan pada tahun 2020, telah merevisi lebih dari 70 undang-undang lainnya dan telah dipuji oleh investor asing karena menyederhanakan aturan bisnis di ekonomi terbesar di Asia Tenggara, yang dikenal dengan birokrasinya yang sulit.

Tapi itu juga memicu protes nasional dari pekerja, mahasiswa dan kelompok hijau, mengatakan itu mengikis tenaga kerja dan perlindungan lingkungan.

Serikat-serikat ini bersiap untuk mengorganisir protes massa bulan ini dalam upaya untuk menekan pihak berwenang untuk menanggapi tuntutan mereka.

Supratman Andi Agtas, yang mengepalai cabang legislatif parlemen, mengatakan kepada Reuters bahwa amandemen dapat dilakukan setelah parlemen meninjau undang-undang tersebut, dan menekankan bahwa prosesnya akan menyeluruh dan opini publik akan didengar.

“Isinya akan kita bahas satu per satu, kata per kata,” kata Supratman saat diwawancarai seraya menambahkan bahwa ketentuan undang-undang tersebut masih bisa berubah.

“Itu ruang politik, kita tidak tahu apakah fraksi-fraksi politik (partai) memiliki pemahaman yang sama seperti sebelumnya. Mungkin suasananya sudah berubah, kita tidak tahu.”

Parlemen bulan lalu mengamandemen undang-undang yang mengatur pemberlakuan undang-undang, termasuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsultasi publik, sebuah langkah yang menurut para analis dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah mematuhi keputusan tersebut.

PEMBARUAN ACCLR

Sejak intervensi pengadilan, beberapa serikat pekerja dan anggota parlemen telah mendesak parlemen untuk membalikkan beberapa perubahan yang dibuat oleh Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja.

READ  Cuti menstruasi: inisiatif berkembang di seluruh dunia, tetapi pendapat masih berbeda

Di antara elemen undang-undang yang paling kontroversial adalah pengurangan pesangon wajib dan pelonggaran aturan tentang penilaian dampak lingkungan untuk proyek-proyek tertentu.

Riden Hatam Aziz, Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Indonesia, mengatakan puluhan ribu pekerja akan memprotes upaya penegakan hukum.

“Kami yakin mereka tidak akan mengubah kontennya,” kata Riden.

“Analoginya adalah: Mereka membangun rumah tanpa mengikuti aturan. Tapi mereka tidak mau dikatakan salah, jadi mereka mengubah aturan,” tambahnya merujuk pada perubahan aturan perundang-undangan belakangan ini.

Dewan Perwakilan Daerah DPR akan diizinkan untuk mengikuti debat baru tentang undang-undang tersebut, tetapi tidak akan memiliki hak untuk memilih.

Salah satu anggotanya, Alirman Sori, mengatakan kepada Reuters bahwa dia akan mencari perubahan untuk mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin operasi, termasuk di sektor pertambangan.

Edi Prio Pambudi, seorang pejabat senior di Kementerian Koordinator Perekonomian, mengatakan beberapa investor asing telah mengajukan pertanyaan tentang legalitas undang-undang di Forum Ekonomi Dunia baru-baru ini di Davos.

“Kami sudah menjelaskan bahwa kami sedang mengerjakan status hukumnya,” kata Edi, menolak berkomentar tentang kemungkinan revisi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.