Di Indonesia, penghuni hutan ditolak hak pilihnya karena tidak adanya “domisili hukum”

Di Indonesia, penghuni hutan ditolak hak pilihnya karena tidak adanya “domisili hukum”

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), 1,5 juta masyarakat adat tidak akan bisa memilih dalam pemilihan presiden 2024. Yayan, salah satu yang bertanggung jawab memperluas partisipasi politik dalam asosiasi pembelaan hak ini, menjelaskan kepada Tempo Alquran alasan keruwetan birokrasi ini: “Sejak pemilu terakhir, tahun 2019, persoalannya masih sama, kebanyakan dari mereka tidak memiliki KTP elektronik, yaitu dokumen yang diperlukan untuk bisa mendaftar sebagai pemilih.”

Untuk mendapatkan kartu identitas, Anda harus memiliki alamat tetap. Namun, masyarakat adat ini tinggal di kawasan hutan konservasi yang dilarang oleh pemerintah untuk habitatnya. Akibatnya, yang terakhir tidak mengenali tempat tinggal mereka. Sebagian besar penghuni hutan ini terdapat di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta Kepulauan Sunda Kecil. “Mereka memiliki keinginan besar untuk memilih, tetapi mereka dihalangi oleh cacat dalam sistem pemilihan ini. Kementerian Dalam Negeri seharusnya memikirkan masalah ini karena mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya,” Yayan menambahkan.

Menurut definisi Aman, masyarakat adat Indonesia “kelompok masyarakat yang mendiami nusantara bahkan sebelum adanya negara Indonesia dan munculnya agama dan budaya modern”.

Di situs webnya, the Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengusulkan angka 70 juta“asli” milik lebih dari 1.100 kelompok etnis. Dia mengakui bahwa, “Meskipun berbeda keyakinan dan gaya hidup, beberapa dari masyarakat adat ini [cohabitent] dan merupakan bagian dari hutan. Kebijaksanaan mereka dalam menangani hutan sudah ada sejak zaman dahulu.”

Ditanyakan oleh Tempo Alquran, Direktur Jenderal Data Kependudukan dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh meragukan data Aman. Ia mengklaim 99,4% penduduk Indonesia sudah memiliki KTP elektronik. “Kalau ada warga pribumi yang tidak punya, beri tahu kami nama dan alamatnya. Aku menunggu. Tapi saya tidak percaya ada 1,5 juta,” dia menyatakan.

READ  Puing Roket China Ditemukan di Malaysia dan Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *