FMTM Kritisi Rotasi Mutasi Eselon III dan IV

Tasikmalaya – Koordinator Forum Masyarakat Tasikmalaya Menggugat (FMTM) Dedi Supriadi mengakui telah mengkritisi langkah Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum yang telah melakukan rotasi mutasi eselon III dan IV beberapa waktu lalu.

Dedi menilai, pimpinan daerah dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah melanggar Undang Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

“Rotasi dan mutasi yang dilakukan kemarin itu telah melanggar Undang-undang,” papar Dedi seusai menghadiri audiensi dengan Komisi 1 dan BKD di gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (9/7).

Dalam UU Pilkada itu lanjut Dedi, adanya larangan untuk melakukan rotasi mutasi enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri.

“Yang rotasi bulan Oktober tahun lalu saja dilanggar, karena kan, Pak Uu dinyatakan sebagai Paslon itu pada bulan Februari 2018,” papar Dedi.

Dedi menyayangkan pernyataan dari kepala BKD yang sekaligus bagian dari Baperjakat yang tidak bisa menunjukan surat izin dari Kemendagri soal rotasi mutasi itu.

“Dalam UU Pilkada disebutkan, kalaupun rotasi mutasi dilakukan itu harus seijin dari Kemendagri, itu tidak ada tadi. Kepala BKD tidak bisa menunjukan,” tambahnya.

Lebih lanjut Dedi menambahkan, pihaknya juga menilai rotasi mutasi lebih kepada balas jasa dari Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum kepada ASN yang mendukungnya pada Pilgub kemarin.

“Hal aneh lainnya, masa ada staff yang promosi menjadi eselon III, ini hal aneh kan,” papar Dedi.

Disinggung soal langkah yang akan diambil kedepan, Dedi akan melayangkan laporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), KPU Jabar dan Ombudsman. (I.V/Tantan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *