Tolak Pasien Bayi, Direktur RSUD Ciamis Dituntut Mundur

Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis, menggelar aksi unjuk rasa, di Gedung DPRD Kabupaten Ciamis dan Pendopo Ciamis, Jumat (20/4/2018). Foto : (Brata) 

Ciamis, (PrianganNews.com) – Buruknya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis. Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis, menggelar aksi unjuk rasa, di Gedung DPRD Kabupaten Ciamis dan Pendopo Ciamis, Jumat (20/4/2018).

Dalam aksinya tersebut, puluhan massa HMI menyuarakan tuntutanya terkait penolakan terhadap calon pasien bernama Azkar, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ditolak RSUD Ciamis, dengan dalih tempat sudah penuh dan tidak memungkinkan untuk dilakukan perawatan. Serta puluhan kader HMI juga melakukan teatrikal yang meng-ilustrasikan arogansi dari pihak karyawan RSUD Ciamis terhadap kedua orang tua bayi tersebut yang dibungkus kain kafan.

“Aksi ini dilakukan sebagai reaksi atas apa yang dilakukan oleh pihak RSUD Ciamis terkait penolakan pasien yang berujung meninggalnya bayi Azkar yang baru 2 hari lahir. Ini perihal kemanusiaan sepatutnya RSUD Ciamis selaku Lembaga Pelaksana Pelayanan Kesehatan memberikan penindakan dini terkait keadaan bayi agar mengetahui kuat tidaknya untuk dirujuk ke rumah sakit lain,”ujar Ketua Koordinasi Aksi, Asep saat memaparkan aksinya.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Ciamis Hendriawan Firmansyah, menilai, Pelayanan RSUD Ciamis cenderung lambat dan melupakan aspek nilai kemanusiaan yang sepatutnya menjadi Standar Operasional Kerja (SOP) dalam pelayanannya, perlu adanya pembaharuan baik dari segi struktural maupun SOP yang harus diperbaiki agar tidak terjadi kasus lain yang terjadi pada bayi Azkar.

“Kami mendesak kepada ketua DPRD dan Bupati Ciamis untuk menindak oknum karyawan RSUD Ciamis yang tidak menerima pasien bayi, serta meminta aparat penegak hukum untuk menindak secara hukum kasus tersebut, menuntut Direktur RSUD Kabupaten Ciamis untuk turun dari jabatannya,”ujarnya.

Lanjut dia, HMI juga meminta Pjs. Bupati Ciamis untuk mengevaluasi atas kinerja Direktur RSUD Kabupaten Ciamis yang dianggap sudah tidak mampu melakukan tugasnya.

“Kami juga meminta DPRD terutama komisi 4 untuk tanggap segera membentuk pansus untuk mengevaluasi kinerja pelayanan RSUD Ciamis,”paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana SH, mengungkapkan, bahwa DPRD Kabupaten Ciamis sudah mengambil sikap dengan menugaskan Komisi 4 untuk melakukan rapat kerja.

“DPRD juga kemungkinan akan menggunakan pihak kepolisian karena tindakan ini melanggar Undang-Undang nomor 36 tahun 2009,”ungkapnya.

Nanang mengatakan, DPRD sepakat kasus tidak diterimanya pasien bayi Azkar harus ditindaklanjuti, RSUD Ciamis juga harus dibenahi karena dari dulu tidak ada perubahan yang signifikan dalam pelayanan dan ini murni urusan pelayanan kesehatan tidak ada unsur politik apapun.

“Saya sangat sepakat dengan HMI bahwa RSUD Ciamis harus dibenahi. Dan permasalahan ini juga tidak ada unsur politik apapun,” pungkasnya. (AS) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *