Komisi I Pertanyakan Dasar Rotasi Mutasi

Tasikmalaya – Ketua Komisi I DPRD Arip Rachman mengaku, sepakat dengan kritikan Forum Masyrakat Tasikmalaya Mengugat (FMTM) terkait dengan rotasi mutasi eselon tiga dan empat yang dilakukan Pemkab Tasikmalaya.

Arip menilai, rotasi mutasi yang dilakukan pekan lalu itu telah menabrak UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016. Dalam UU pilkada tersebut adanya larangan untuk melakukan rotasi mutasi enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri.

Bahkan dalam pasal 71 lanjut Arip, enam bulan setelah penerapan dan enam bulan sebelum penetapan calon tidak boleh melakukan trotasi mutasi terlebih promosi.

“Awalnya, FMKT itu mempertanyakan keabsahan rotasi mutasi itu. Karena menurut mereka melanggar UU. Jelas sebelum penetapan bulan Februari, pada bulan Oktober dilakukan rotasi. Dan sekarang belum habis selama enam bulan, setelah penetapan dilakukannya lagi. Dan kritikan FMKT itu sejalan dengan kita,” papar Arip seusai menggelar Audiensi, Senin (9/7).

Bahkan, kata Arip dalam pasal 5 disebutkan bahwa KPU berwenang untuk membatalkan pendaftaran calon yang bersangkutan.

Tidak hanya itu, Komisi I juga melihat tidak difungsikannya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Hal ini terlihat banyak yang dilantik dengan pangkat dan golongan rendah mendapatkan jabatan, sementara staff berpangkat lebih tinggi.

“Termasuk yang belum dua tahun sesuai UU ASN sudah promosi. Melihat itu semua kami beranggapan Baperjakat tidak dilibatkan,” papar Arip.

Tidak sampai disitu, Politisi PDI Perjuangan ini juga melihat dalam penempatan posisi ASN tidak melihat latar belakang pendidikan. Contohnya Basic Kesehatan Gigi menjadi Kasie PMD di Kecamatan.

“Memang di Puskesmas sudah tidak dibutuhkan mantri Gigi? Sampai dibutuhkan di Kecamatan? Dan itu masih terjadi mungkin karena tidak ada badan pertimbangan,” pungkas Arip.

Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Tasikmalaya, Iin Aminudin yang hadir dalam audiensi mengatakan, rotasi mutasi sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, baik itu UU ASN nomor 14, PP nomor 11 berkaitan dengan Managemen kepegawaian.

“Itu yang mendasari, dan bagian dari kebutuhan organisasi,” papar Iin.

Disinggung soal dugaan tidak dilibatkannya Baperjakat, Iin menegaskan hal itu tidak benar. Baperjakat dilibatkan sebelum rotasi mutasi dilakukan.

“Kalau Bapejakat beberapa kali rapat atau pertemuan. Setiap pertemuan, kan ada daftar hadirnya. Kalau saya fikir lebih dari lima kali. Hasilnya disampaikan kepada Bupati,” pungkas Iin. (I.V/Tantan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *