HMI Ciamis Tuding Pemda Tidak Transparan Masalah PAD Sektor Pajak Dan Retribusi Toko Modern

Audensi HMI dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, di Aula Kantor BPKD Kabupaten Ciamis, Senin (16/04/2018). Foto (FR)

Ciamis, (PrianganNews.com) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis, meminta, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis sebagai pengelola keuangan, untuk lebih transparan kepada masyarakat, terutama mengenai Peraturan Daerah (Perda) kontribusi Toko Modern terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis, baik dalam sektor pajak maupun retribusi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ciamis Ilham Rahmatuloh, saat menggelar Audensi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, di Aula Kantor BPKD Kabupaten Ciamis, Senin (16/04/2018).

“Kami terus mengawal Pemerintah Daerah, terutama dalam hal kebijakan-kebijakannya agar dapat terealisasi dengan baik,”kata Ia.

Ilham mengaku, dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Ciamis Tahun 2017, tentang Toko Modern, draf Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Ciamis Tahun 2017 di dalamnya HMI menemukan adanya ketidak detailan mengenai Kontribusi Toko Modern Terhadap PAD Kabupaten Ciamis, baik dalam sektor pajak maupun retribusi.

“Padahal dalam data yang kami dapatkan Jumlah toko modern di Kabupaten Ciamis sebanyak 81 toko modern, secara kajian akademis toko modern ini dirasa mampu memberikan kontribusi terhadap PAD dengan berbagai kajian seperti, kajian Jumlah Pendapatan pertoko modern,”ujarnya.

Dengan adanya hal tersebut, Sambung Ia, HMI menginginkan ada perhatian khusus dari Pemerintah Daerah melalui SKPD yang bersangkutan. Misalkan, membuat Perda apabila belum adanya peraturan yang mengatur mengenai toko modern baik secara administrasi ataupun teknis.

“Apabila Perda telah diatur mengenai Toko Modern, tentunya dalam mekanisme perpajakan atau retribusi, baik kenaiakan pajak dan retribusinya itu bisa saja terjadi demi PAD, yang berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis,”ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum HMI Cabang Ciamis, Hendriawan Firmansyah, menambahkan, apabila Pemerintah Kabupaten Ciamis belum memiliki Perda yang mengatur tentang mekanisme perpajakan atau retribusi, akan terus mendorong untuk segera membuat Perda tersebut.

“Kami akan mendorong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk segera membuat Perda itu, sekaligus mendorong Pemerintah untuk merevisi Raperda Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan,”ungkapnya.

Pihaknya pun berharap, Pemerintah dapat bersinergi dengan masyarakat serta Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) dalam rangka mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

“Kami sangat berharap Pemda bisa bersinergi dengan kami agar bisa mengawal kebijakan dengan baik,”harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, Drs. H. Soekiman, sangat mengapresiasi langkah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis dalam mendorong Pemerintah dalam peningkatan PAD.

“Saya sangat mengapresiasi sekali terhadap HMI Ciamis dalam mendorong Pemda agar lebih meningkatkan PAD serta banyak sekali potensi yang notabennya untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang harus dimaksimalkan. Dan tentunya, semua itu butuh kerjasama antar pihak juga unsur masyarakat,”singkatnya. (FR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *