Bawaslu Kota Tasik Tertibkan 751 APK Caleg Yang Melanggar Aturan

Hits: 17

Foto: Achmad Supriadi

KOTA TASIK – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Indihiang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tasikmalaya, bersama Satpol PP serta Anggota Polres Tasikmalaya Kota menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Calon Legislatif dan Calon Presiden serta Wakil Presiden, Senin (10/12).

Sejak ditetapkan masa kampanye kurang lebih sudah tiga bulan, Bawaslu
Kota Tasikmalaya saat ini telah menemukan ratusan pelanggaran dalam
bentuk pemasangan APK, yang dipasang tidak sesuai
dengan aturan dari PKPU.

Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Adanya APK milik Calon DPD RI yang dipasang di depan salah satu sekolah yang dimiliki calon tersebut, pada akhirnya para petugas langsung menertibkan APK tersebut karena melanggar.

Ketua Panwaslu Kecamatan Indihiang Iwan Ridwan mengatakan, pihaknya telah menertibkan ratusan APK dan bahan kampanye yang terdiri dari Baliho, Poster dan Banner.
APK dan BK Caleg dan Capres/Cawapres ditertibkan, lantaran melanggar aturan yang berlaku.

“Dari segi penempatan dan pemasangan APK, ada beberapa indikator kenapa itu bisa di kategorikan melanggar, karena menggangu dan menggunakan fasilitas umum. Seperti ada yang dipasang di pohon, tiang listrik bahkan ada juga yang di pasang di fasilitas pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Devisi Penegakan Pelanggaran Bawaslu Kota Tasikmalaya Enceng Fuad Sukron mengatakan, berdasarkan infentarisir dari setiap Panwas Kecamatan. Keseluruhan
pelanggaran penempatan APK mencapai 751 APK, yang kebanyakan terpasang
di fasilitas umum.

“Kemarin kami sudah melakukan infentarisir dengan teman-teman Panwas Kecamatan, hasil Infertarisir kami sedikitnya ada 751 APK yang melanggar,” katanya.

Bawaslu sendiri lanjut Enceng, hingga kini terus melakukan upaya untuk mensosialisasikan peraturan dalam pemasangan kampanye. “Karena banyaknya pelanggaran diduga belum memahami dan tidak ada koordinasi antara Caleg atau Partai Politik dengan petugas pemasangan APK,” pungkasnya. (Achmad Supriadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: