Ini Tangapan Anggota DPRD Terkait Sejumlah Pejabat Di Kota Tasik di Panggil KPK

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi Nasdem, Ir Tjahja Wandawa

KOTA TASIK – Sejumlah Pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat di Panggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daeah pada RAPBN perubahan tahun anggaran 2018.

Kasus suap tersebut menjerat Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono dan Pihak Kemenkeu Yaya Purnomo.

Adapun para pejabat Pemkot Tasik yang dipanggil KPK diantaranya, Cecep Zainal Kholis selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Adang Mulyana selaku Sekretaris Dinas PUPR Pemkot Tasikmalaya, Galuh Wijaya selaku Sekretaris Wali Kota Tasikmalaya, dan Pepi Nurcahyadi selaku ajudan Wali Kota Tasikmalaya.

Menaggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi Nasdem Ir. Tjahja Wandawa mengaku, Sejauh ini pihaknya belum mendapatakan data yang resmi mengenai kasus tersebut. Namun dirinya percaya kepada KPK, dan di serahakan sepenuhnya ke KPK.

“Sejauh ini Kami Belum mendapatakan data yang resmi mengenai kasus ini, ya karena KPK itu indra penciumanya lebih dari pada kita. Ibaratnya Jarum di lobang pun KPK bisa temukan,” ujarnya, Kamis (9/8).

Tjahja mengungkapkan, mengenai adanya pemanggilan itu, ia menyerahkan sepenuhnya. Kalau memang ada indikasi terhadap pejabat di Kota Tasikmalaya.

“Tapi ini kan baru diperiksa, jadi masih ada namanya hukum praduga tak bersalah. Jadi sebelum kasus itu secara resmi dijelaskan oleh KPK, kami juga belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh,” ungkapnya.

Tjahja berharap, semoga ini berjalan dengan baik, jika memang ada kasus-kasus hukum yang terjadi di wilayah Pemkot Tasikmakaya. Kita serahkan pada proses hukum yang berlaku.

“Kalau yang salah ya ditindak, kalo yang benar ya biarkan dia dijalan kebenaran,” harapnya.

Ditanya apakah pihaknya sebelumnya mendengar rumor yang beredar mengenai diperiksanya sejumlah pejabat oleh KPK, kata Tjahya, rumor sih memang pernah ada. Bahkan ada beberapa kasus yang beredar dikalangan tertentu. Kasus yang terakhir kasus Lingkar Utara, baru ada satu tersangka yaitu oknum di PN Tasikmalaya.

“Biasanya KPK itu ketika sudah kena satu pasti merembet kasusnya kepada yang lainnya, kita serahkan saja pemeriksaan kepada KPK,” uvapnya.

Tjahja selaku DPRD Kota Tasikmalaya, sangat mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik.

“Ini justru untuk kebaikan dan jadi peringatan, jangan sekali-kali kepada siapapun termasuk pejabat bermain-main dengan uang yang berkenaan dengan anggaran. Itu angkanya sudah jelas, larinya kemana sudah jelas.Jadi kalo bermain-main kata Pak Presiden Jokowi juga itu pasti akan kena,” tegasnya.

Sementara Anggota Komisi II dari fraksi PPP H Tatang Multiara menyebutkan, pihaknya baru mengetahui adanya pemanggilan sejumlah pejabat di Media sosial. Facebook dan Intragram, tapi dirinya tidak tau persis siapa yang di panggil.

“Saya baru tau sekarang malah, saya juga tidak tau siapa saja yang di panggil KPK,” ucapnya.

Sementara itu, di temui terpisah
Sekretaris Wali Kota Tasikmalaya Galuh Wijaya menjelaskan, jadi kemarin dirinya mendapat surat pangilan dari KPK dan bukan untuk dirinya saja.

“Bukan untuk saya saja, tapi rekan yang lain seperti, dari Ajudan Walikota Pepi, terus saya sebagai Sekpri, Adang, serta Dr. Cecep. Kami menerima surat panggilan hari yang sama, dan jam yang berbeda. Terus keterkaitan dengan adanya OTT pihak Kementian Keuangan Yaya Purnomo,” jelasnya.

Lanjut Galuh, Yaya salah satu Kasi di Kementrian Keuangan, jadi dilakukan pengembangan dari sana, terus Yaya Purnomo ini digeledah. Pada saat di geledah dari beberapa usulan berbagai daerah, dan salah satunya Proposal Kota Tasik, dan ia di panggil sebagai saksi.

“Saya di panggil sebagai saksi atas dugaan kasus Yaya Purnomo,” imbuhnya.

Menaggapi hal tersebut, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, mungkin kita hanya memberikan penjelasan saja, itu waktu ada OTT di Sumedang. Kebetulan pihaknya pernah kenal, dan pada saat itu, ada proposal Tasik yang itu karena proposal saja kabupaten Kota Lain.

“Gak ada suap-suap itu kan proposal malalui Bapenas, segala macam seperti kita, ada bantuan yang langsung di dorong. Mudah-mudahan jadi perhatian dan semacam itu saja tak ada yang lebih,” pungkasnya. (AN/Tantan)

Satu tanggapan untuk “Ini Tangapan Anggota DPRD Terkait Sejumlah Pejabat Di Kota Tasik di Panggil KPK

  • Agustus 11, 2018 pada 2:17 am
    Permalink

    Halo,
    Ini untuk menginformasikan kepada masyarakat umum bahwa Nyonya Rose Badmus, pemberi pinjaman swasta telah membuka peluang keuangan bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan keuangan. Kami memberikan pinjaman kepada perorangan, perusahaan, dan perusahaan dengan persyaratan dan ketentuan yang jelas dan mudah dimengerti, hanya suku bunga 2%. hubungi kami hari ini melalui e-mail sehingga kami dapat memberikan syarat dan ketentuan pinjaman kami di: (roseofsharonfinance@gmail.com)

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *