Sejumlah Pejabat Di Kota Tasik Diperiksa KPK

Hits: 200

KOTA TASIK – Sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya di periksa secara intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Para pejabat ini dipanggil untuk dimintai keterangan oleh KPK, terkait kasus suap usulan dana Perimbangan Daerah Pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018, terhadap salah satu oknum pejabat di Kementerian Keuangan RI Yayat Purnomo yang terkena OTT oleh KPK beberapa waktu lalu.

Dalam OTT tersebut, ditemukan ada sejumlah uang, dari hasil pengembangan KPK. Diduga ada keterlibatan sejumlah pejabat di Pemkot Tasikmalaya kemudian dipanggil KPK untuk diperiksa.

Berdasarkan informasi, pejabat yang dipanggil KPK tersebut di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Cecep Zainal Kholis, Kepala Sub Bagian Perlengkapan Umum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, Galuh Wijaya dan Sekretaris Dinas PUPR, Adang Mulyana termasuk Ajudan Walikota Pepi Nurcahyadi turut orang yang dipanggil KPK.

Menurut Galuh selaku Kasubag Perlengkapan Setda Kota Tasikmalaya, menyampaikan pemanggilan pejabat di lingkungan Pemkot Tasikmalaya sebagai hasil pengembangan OTT terhadap oknum Pegawai Kementerian Keuangan Yaya, atas dugaan korupsi suap RAPBN Perubahan Anggaran 2018.

“Saya diperiksa KPK Selasa kemarin, sekitar tiga jam mulai pukul 14.00 WIB-17.00 WIB, sebanyak 20 pertanyaan yang diajukan penyidik KPK kepada saya terkait seputar mekanisme penandatanganan usulan anggaran dari OPD dan proses penandatanganan Walikota,” katanya, Rabu (8/8).

Galuh menjelaskan, penyidik KPK juga menanyakan beberapa usulan perubahan anggaran dari OPD-OPD yang sudah ditandatangani oleh Walikota

“Nanyanya begini, apakah benar dari OPD ini, apakah betul ditandatangani langsung Walikota,” jelas Galuh yang pernah menjadi Sekpri Walikota Budi Budiman ini.

Saat ditanya apakah sama pertanyaan yang diajukan penyidik KPK terhadap dua pejabat lainnya Cecep Zainal Kholis dan Adang Mulyana, dia mengakui tidak tau menahu proses pemeriksaan kedua pejabat tersebut.

“Saya kurang tau proses pemeriksaan Cecep dan Adang saat berada di kantor KPK, tapi informasinya, KPK memerintahkan keduanya untuk membawa data-data dan dokumen terkait usulan perubahan Anggaran tahun 2018,” pungkasnya. (SDT/Tantan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: