Dua Kantor Dinas Kab. Tasik Bermasalah, Massa Gerudug Kantor DPRD

Hits: 46

Tasikmalaya, (PrianganNews.com) – Sejumlah massa yang tergabung dalam Exponen 96, menuntut Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, untuk mengambil tindakan tegas kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang diduga telah terlibat kasus Citanduy. Tuntutan itu dilontarkan massa, saat audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (14/5).

Selain menuntut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya untuk segera dijebloskan ke dalam Sel Tahanan, Massa tersebut menyuarakan, Kepala Dinas Pertanian harus ikut serta dalam proses hukum bersama Kadis PUPR, terkait dugaan puluhan proyek fiktif, dalam pengadaan benih dengan merugikan Negara mencapai Puluhan Miliar Rupiah, di Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian Polres Tasikmalaya, masa merangsek masuk keruang rapat paripurna DPRD, dan diterima oleh Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hakim Zaman, Kejaksaan Negeri Singaparna dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua Eksponen 96, Mimih Khaeruman menegaskan, akan terus mendorong aparat penegak hukum, untuk segera mengeksekusi Kepala Dinas PUPR yang berinisial BA diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pembangunan dua jembatan Citanduy yang menghabiskan sekitar Rp.15 Milyar bersumber dari Bantuan Provinsi tahun 2017.

“Kasus PUPR sudah tidak bisa didiskusikan lagi, karena sudah lengkap dan jelas. Kita tidak butuh alibi-alibi dan dalil pembenaran. Kini kita saksikan bersama bagaimana keberanian aparat penegak hukum mengusut kasus ini, yang sudah sangat jelas,” tuturnya.

Demikian pula dengan kasus yang terjadi di Dinas Pertanian yang secara kasat mata telah melakukan proyek-proyek fiktif, melalui pengadaan benih mencapai Rp. 46,4 Miliar, di 28 titik diwilayah Kabupaten Tasikmalaya.

“Kita minta kepastian kepada aparat penegak hukum terkait dua kasus tersebut. Kita beri waktu satu minggu ke depan terhitung mulai hari ini. Serius apa tidak Kejakasaan dalam menyikapi kasus ini, kita tunggu keputusannya,” ujar Mimih.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Singaparna, Bambang Sumbara, didampingi Anggota Seksi Intel Arifin mengakui, belum menyentuh dugaan kasus penyalahgunaan wewenang Kadis PUPR, terkait pembangunan dua jembatan Citanduy.

“Saat ini, kami fokus mengusut kasus penghilangan aset berupa Jembatan Citanduy, sebelum dilakukan pembangunan jembatan baru oleh pihak Dinas PUPR. Di situ telah terjadi pembongkaran aset dan kita sedang mengusut kemana aset tersebut berlabuh. Pembongkaran jembatan lama itu menggunakan anggaran, dan aset pemerintah jangan sampai disalahgunakan,” paparnya.

Adapun untuk kasus pembangunan jembatan Citanduy, Sambung Ia, akan segera melakukan langkah untuk mengumpulkan informasi awal.

“Terkait soal proyek pengadan benih Dinas Pertanian, kami belum mengetahui hal itu. Kita belum menerima laporan sama sekali, informasi ini baru pertama kali kita dengar dan akan kita coba telusuri,” ujarnya

Sementara itu, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hakim Zaman menuturkan, telah menyerahkan nota komisi kepada Pimpinan Dewan.

“Kita masih menunggu jawaban pimpinan DPRD terkait nota komisi, perihal kasus di Dinas PUPR dan Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya,” kata Hakim. (I.V)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: